Tahun ajaran baru 2025/2026 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), bersiap mengoperasikan program unggulan bernama Sekolah Rakyat. Sekolah ini didesain khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan tujuan memberikan pendidikan menengah atas (SMA) secara gratis dan berkualitas, sekaligus membentuk generasi muda yang tangguh dan mampu memutus mata rantai kemiskinan.
Rekrutmen Guru dengan Empati Sosial Tinggi
Sebagai bagian dari persiapan peluncuran program ini, proses rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat sudah dimulai sejak 1 April 2025. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa guru yang akan mengajar tidak hanya dituntut cakap secara akademik, tetapi juga harus memiliki empati sosial yang kuat. Artinya, para guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tapi juga menjadi pendamping dan inspirator bagi para siswa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung.
Para calon guru diwajibkan sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, dan diutamakan yang belum memiliki penempatan mengajar. Meski telah mengantongi sertifikasi PPG, para calon tetap harus menjalani seleksi ketat, termasuk tes kompetensi dan wawancara untuk mengukur kepekaan sosial dan kesiapan mental mereka.
Selain itu, para guru yang akan direkrut diharapkan memiliki jiwa transformatif, mampu menumbuhkan kepercayaan diri para siswa, dan memotivasi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Dua Jalur Rekrutmen: ASN dan Non-ASN
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi dua opsi rekrutmen guru: dari jalur aparatur sipil negara (ASN) dan dari kalangan guru PPG Prajabatan non-ASN. Nantinya, guru non-ASN yang lolos seleksi akan diangkat menjadi ASN saat mulai mengajar di Sekolah Rakyat.
Proses rekrutmen ini juga menjadi kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kemendikdasmen, Kemendikti, dan Kementerian PUPR. Dengan begitu, pengelolaan Sekolah Rakyat dijamin setara dengan sekolah-sekolah negeri lainnya.
53 Sekolah Rakyat Siap Dioperasikan
Hingga saat ini, sudah ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap digunakan pada tahun ajaran baru nanti. Sebagian besar sekolah ini berdiri di atas aset milik Kementerian Sosial, sementara 82 lokasi lainnya sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian PUPR. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai daerah dan siap menjadi rumah belajar baru bagi ribuan pelajar dari keluarga prasejahtera.
Usulan pembangunan sekolah baru juga terus mengalir dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah pun merencanakan pembangunan sekolah tambahan dengan desain prototipe khusus untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
Konsep Asrama dan Target Ekspansi
Sekolah Rakyat dirancang menyerupai boarding school atau sekolah berasrama, guna memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan berfokus pada jenjang SMA, namun Presiden Prabowo menargetkan program ini diperluas ke jenjang SD dan SMP di masa depan.
Para lulusan Sekolah Rakyat nantinya didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, dengan dukungan beasiswa seperti Bidik Misi, sehingga peluang mereka untuk sukses semakin besar.
Syarat dan Prosedur Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat
Bagi para lulusan PPG Prajabatan yang berminat mengabdi di Sekolah Rakyat, berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi:
-
Lulusan PPG Prajabatan: Wajib memiliki sertifikat PPG dan belum memiliki penempatan tetap sebagai guru.
-
Belum berstatus ASN: Calon guru yang belum berstatus ASN akan diangkat menjadi ASN setelah lolos seleksi.
Sementara itu, tahapan pendaftaran meliputi:
-
Pengumuman resmi oleh Kemendikdasmen melalui situs dan media nasional.
-
Pendaftaran online melalui portal resmi Kemendikdasmen.
-
Seleksi administrasi untuk verifikasi kelengkapan dokumen.
-
Tes kompetensi untuk menguji kemampuan akademik dan pedagogik.
-
Wawancara, guna menilai empati sosial dan motivasi calon guru.
-
Pelatihan khusus sebelum mulai mengajar.
Pendanaan dari APBN, Kolaborasi Penuh Antar Kementerian
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh program Sekolah Rakyat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pembangunan dan renovasi sarana-prasarana ditangani oleh Kementerian PUPR, bukan Kemensos, demi efisiensi dan percepatan pembangunan.
Pengelolaan program ini juga melibatkan kerja sama erat antara Kemensos, Kemendikdasmen, Kemendikti, dan instansi lainnya, sehingga tercipta sistem pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menjadi Agen Perubahan untuk Masa Depan Indonesia
Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pendidikan biasa, tetapi juga wujud nyata dari komitmen negara untuk hadir bagi rakyat kecil. Program ini membawa harapan besar bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama, bermutu, dan membentuk masa depan yang cerah.
Bagi para lulusan PPG Prajabatan, bergabung dengan Sekolah Rakyat adalah kesempatan emas untuk menjadi bagian dari perubahan. Dengan dedikasi dan empati, para guru ini akan menjadi pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus membentuk generasi Indonesia yang lebih adil, merata, dan sejahtera.
Posting Komentar